Home > Opini > Persepsi Risiko dan KLB Flu Burung

Persepsi Risiko dan KLB Flu Burung

September 25, 2005 Leave a comment Go to comments

Oleh: Antonius Wiwan Koban. Dimuat di Media Indonesia, Kamis, 22 September 2005

”JIKA esok terjadi pandemik flu burung, kita tidak akan siap. Waktu terus berputar dan ketika pandemik menyerang, semuanya sudah terlambat,” kata juru bicara WHO Christine McNab, seperti dikutip kantor berita AFP (19/9).

Sementara itu, pakar virus flu burung WHO Margaret Chan mengingatkan bahwa penularan dari manusia ke manusia diprediksi tinggal menunggu waktu. ”Pertanyaannya adalah kapan, dan bukan lagi apakah virus flu burung bisa menular antarmanusia. Kita harus berjaga-jaga setiap waktu, setiap hari.”

Pernyataan di atas menunjukkan kekhawatiran WHO bahwa kebanyakan negara tidak siap jika terjadi pandemik flu burung. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Apakah kita telah menyikapi serta menindaklanjuti kekhawatiran wabah flu burung secara tepat? Apakah para pejabat publik kita telah menjalankan fungsi persepsi dan komunikasi risiko secara layak dan efektif?

Babak baru

Seperti diketahui, perkembangan flu burung di Indonesia sejak kini telah memasuki babak baru, yaitu dengan jatuhnya korban meninggal pada manusia. Hingga awal September 2005, dua orang telah dinyatakan meninggal akibat flu burung.

Menyusul kemudian, ditemukan virus flu burung menjangkiti unggas di kebun binatang dan pasar burung di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta diberitakan kaget dengan temuan ini dan tidak terima ditetapkannya status KLB flu burung untuk Jakarta oleh Menteri Kesehatan. Serupa dengan itu, sebelumnya Bupati Tangerang dikabarkan naik pitam karena daerahnya dicap sebagai zona merah flu burung oleh Menteri Pertanian.

Namun, wabah terus berlanjut. Sejumlah anak dan orang dewasa di Jakarta dirawat di rumah sakit diduga terserang flu burung. Menteri Kesehatan lalu menyatakan status kejadian luar biasa (KLB) flu burung di seluruh wilayah Indonesia.

Terlepas dari delik otoritas, di sini kita melihat adanya masalah serius pada persepsi risiko para pejabat publik. Padahal, persepsi risiko terhadap wabah penyakit secara signifikan mendasari kerangka upaya penanganannya.

Persepsi risiko

Persepsi risiko adalah penilaian kemungkinan terjadinya bahaya atau kerugian atau hal yang tidak diinginkan. Dalam kasus flu burung, persepsi risiko penularan flu burung adalah penilaian kemungkinan terjadinya penularan flu burung.

Seperti persepsi pada umumnya, persepsi risiko dipengaruhi banyak faktor, antara lain pengetahuan, nilai dan kepentingan (value and interest), keyakinan (belief), serta motivasi yang personal. Oleh karena itu, persepsi risiko diyakini lebih bersifat subjektif, yaitu bergantung pada siapa yang menilainya.

Oleh karena itu, perlu diwaspadai bias-bias persepsi risiko wabah penyakit flu burung, terutama pada pejabat publik yang berwenang, di pusat maupun di daerah. Pertama, kurang memadainya pengetahuan akan flu burung dapat menghasilkan penilaian risiko yang tidak akurat, yaitu menilai risiko terlalu kecil maupun menilai risiko terlalu besar. Kurangnya pengetahuan dapat disebabkan oleh keterbatasan informasi ataupun keahlian.

Kedua, nilai dan kepentingan yang diemban para pemangku kepentingan (stakeholder) dapat menghasilkan penilaian risiko yang berpihak pada kepentingan tertentu. Misalnya, pada perbedaan persepsi antara Menteri Kesehatan dan Gubernur DKI Jakarta mengenai status KLB flu burung di Jakarta.

Menteri Kesehatan tentu memandang kesehatan masyarakat di atas segalanya sehingga dua korban jiwa sudah berarti terlalu banyak; sementara Gubernur DKI di sisi lain mempunyai kepentingan menjaga ketenangan dan keamanan Jakarta (termasuk aman dari ancaman virus penyakit) juga melindungi sektor ekonomi peternakan dan pariwisata, dan tentu tidak ingin cepat-cepat daerah wewenangnya mendapat rapor merah, sehingga dua korban jiwa masih berarti sedikit.

Transparansi

Transparansi pejabat publik dalam mengomunikasikan persepsi risiko wabah flu burung sebagai wabah yang baru muncul, namun menimbulkan kerugian ekonomi dan keselamatan masyarakat, merupakan hal yang sulit dilakukan dan cenderung dilematis. Akan ada banyak hambatan yang problematis, yaitu antara lain kekhawatiran kerugian ekonomi, kekhawatiran terkesan tidak kompeten, kekhawatiran di kemudian hari nanti terbukti salah langkah.

Namun, mengomunikasikan kepada publik mengenai risiko flu burung secara transparan secara dini hasilnya akan lebih bermanfaat. Harga yang harus dibayar nantinya akan jauh lebih tinggi bila komunikasi risiko tidak transparan, atau menutup-nutupi masalah, atau memersepsikan problemnya masih sangat kecil. Kekeliruan karena sikap menunda dan tidak transparan akan mengurangi kredibilitas pejabat publik, yang dampaknya akan membuat upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan wabah penyakit, yang membutuhkan partisipasi masyarakat, hasilnya tidak akan optimal.

Hal yang juga perlu diperhatikan dalam komunikasi risiko adalah mengakui ketidakpastian. Pejabat publik kita sering kali lupa bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian. Risiko sendiri berarti kemungkinan terjadinya bahaya, kerugian, atau sesuatu yang tidak diharapkan. Namun, sering terjadi bahwa kepala daerah atau pejabat instansi terkait mengatakan wilayahnya pasti tidak terjangkit wabah flu burung atau penularan dari manusia ke manusia tidak akan mungkin terjadi. Padahal, perkembangan virus flu burung termasuk hal yang baru dan masih banyak hal yang para ahli belum ketahui. Jadi, banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.

Membaca KLB

Langkah Menteri Kesehatan menetapkan status KLB nasional sebagai strategi meningkatkan kewaspadaan dan kelancaran penanganan flu burung patut dihargai. Keberatan dan keluhan Gubernur DKI Jakarta juga patut dihargai karena membuka kesadaran akan pentingnya sosialisasi dan komunikasi risiko secara layak.

Dalam hal ini perbedaan interpretasi yang terjadi adalah para kepala daerah lebih menganggap status KLB sebagai statistik atau sebagai laporan pascakejadian, bahkan sebagai ‘rapor’. Kerugiannya adalah, status KLB tereduksi sebagai angka, dan mengundang menutupi masalah secara manipulatif.

Apalagi bila mengingat bahwa angka laporan kesehatan dalam banyak hal adalah fenomena gunung es, KLB sebagai statistik sering kali menjadi kurang berguna. Interpretasi Menteri Kesehatan, yang lebih menganggap status KLB sebagai instrumen untuk mengatur langkah ke depan, akan lebih bermanfaat.

Langkah-langkah strategis dan koordinasi akan lebih baik bila dilengkapi komunikasi risiko yang layak dan kredibel, yaitu dengan pendekatan prediksi yang bertanggung jawab (tidak melulu defensif secara dini mengatakan bahwa bahayanya masih kecil dan tertangani, atau bahkan menolak bahwa ada masalah).

Komunikasi risiko juga patut menyampaikan secara fair dilema-dilema yang dihadapi dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil, serta mencari tahu lalu menginformasikan hal praktis yang dapat dilakukan masyarakat. Di sinilah kapasitas dan profesionalitas pejabat publik, para ahli, praktisi, dan petugas terkait tidak boleh main-main, apalagi dibelit kepentingan-kepentingan sesaat.

Cegah gunung es

Seiring era otonomi daerah, bias persepsi risiko dan interpretasi kejadian luar biasa (KLB) harus lebih diwaspadai. Gejala bahwa kepala daerah ingin melaporkan situasi yang terbaik mengenai daerahnya adalah hal yang mungkin terjadi. Bila tidak diwaspadai, dapat terjadi laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita belum lupa bahwa KLB gizi buruk di berbagai daerah di Tanah Air telah membuktikan adanya gejala tersebut.

Yang akan menjadi masalah besar adalah bila terjadi kesenjangan besar antara risiko yang dipersepsi (perceived risk) dan bahaya yang sesungguhnya (actual hazard). Kekeliruan dapat diawali dengan sikap pejabat publik dengan begitu cepatnya menyimpulkan wilayahnya aman-aman saja karena upaya-upaya pencegahan telah dilakukan, atau karena tidak ada laporan kejadian. Padahal kebocoran mungkin terjadi dan tidak ada laporan belum tentu berarti tidak ada kejadian.

Peluang dan tantangan kita dalam menghadapi wabah flu burung ini adalah perihal masih relatif barunya perkembangan wabah penyakit ini. Selagi jumlah penderita pada manusia belum semakin banyak, peluang kita adalah mencegah terjadinya fenomena gunung es, yang biasa terjadi pada wabah penyakit di negara kita yaitu jumlah penderita yang terlihat dari data yang ada, tidak menunjukkan jumlah yang sebenarnya, karena banyak kejadian yang tidak terpantau. Di sini peran akses layanan kesehatan bagi masyarakat, yang menjadi pintunya, yaitu membuka kemudahan bagi penderita, terlebih lagi bagi mereka yang miskin, untuk segera mendapat perawatan dan pengobatan.***

Penulis adalah peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, Jakarta

http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2005092209474344

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: