Home > Wacana > Tuntutan Publikasi Merk Susu Berbakteri

Tuntutan Publikasi Merk Susu Berbakteri


Kehebohan hasil penelitian adanya bakteri berbahaya pada susu formula untuk bayi berbuntut gugatan dan tekanan pada pihak peneliti dan otoritas pengawasan kesehatan masyarakat. Kasus ini menjadi pelajaran bagi akademisi, otoritas pengawas kesehatan, dan penegak hukum, serta warga masyarakat. Pelajaran yang dipetik adalah bagaimana menyikapi hasil penelitian ilmiah dan meresponnya di ranah publik, ranah hukum, dan ranah politik.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari penelitian ilmiah dalam konteks disertasi doktoral oleh peneliti IPB. Penelitian awal pada 2006 untuk meneliti penyebab diare pada bayi dengan meneliti bakteri yang terdapat pada produk makanan bayi. Ternyata penelitian itu menemukan adanya bakteri E. Sakazakii yang berbahaya pada produk susu formula yang beredar di Indonesia. Penelitian lanjutan pada 2008 menemukan lebih banyak lagi kandungan bakteri pada lebih banyak sampel yang diteliti.

Informasi yang sampai pada masyarakat, lalu mendorong David Tobing, warga masyarakat, untuk melakukan gugatan ke pengadilan, menuntut pihak peneliti, dan otoritas kesehatan mengumumkan nama merk dan produsen susu berbakteri berbahaya itu. Gugatan diproses pada Maret 2007, dan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri, namun kemudian pihak tergugat naik banding. Kemudian Mahkamah Agung pada April 2010 memerintahkan IPB, Menteri Kesehatan, dan BPOM untuk mengumumkan merk dan produk susu berbakteri itu. Namun perintah itu tidak juga dijalankan, sehingga pada Maret 2011, DPR turut serta memanggil pihak-pihak tergugat untuk melaksanakan perintah pengadilan.

Gugatan warga masyarakat untuk menuntut pihak peneliti dan otoritas kesehatan mempublikasikan nama merk dan produsen susu berbakteri, di satu sisi memang menunjukkan kepedulian dan kepentingan perlindungan masyarakat. Namun di sisi lain, gugatan itu memojokkan pihak pelaku penelitian atau akademisi.

Mengingat bahwa peneliti terikat pada kode etik penelitian maka dalam kasus tertentu, peneliti ada pada kondisi wajib menjaga kerahasiaan subyek penelitian. Kondisi kerahasiaan subyek penelitian akan tergantung pada metodologi penelitian, yaitu konteks penelitian, tujuan penelitian, dan inform consent penelitian.

Pada temuan penelitian IPB tahun 2006 dan 2008, pihak peneliti telah menjalankan fungsi kepedulian pada kepentingan masyarakat, dengan melaporkan dalam presentasi kepada BPOM tentang temuan bakteri berbahaya pada susu formula. Ini berarti bahwa “bola permasalahan” sudah disampaikan pada BPOM. Kemudian BPOM pun mengakui sudah menindaklanjuti dengan penelitian surveilance dengan hasil yang juga sudah diumumkan yaitu pada 2009-2011 tidak ditemukan lagi dari 117 merk produk yang diteliti, tidak mengandung bakteri berbahaya yang pernah dilaporkan ada pada 2006.

Dengan demikian, tanggung jawab moral dan etika penelitian pada pihak IPB terkait ancaman kesehatan pada masyarakat dari adanya susu berbakteri berbahaya ini sudah selesai. Tanggung jawab selanjutnya ada pada BPOM untuk melakukan pengawasan dan pencarian adanya produk yang berisiko bahaya bagi kesehatan masyarakat itu. Ini pun sudah dilakukan dan diumumkan oleh BPOM.

Namun kemudian yang terus dikejar adalah diumumkannya nama merk dan produk yang ditemukan dari hasil penelitian tahun 2006 dan 2008. Keengganan IPB mengumumkan karena alasan etika penelitian, membuat masyarakat menduga adanya upaya melindungi produsen. Ditambah lagi Menkes tidak mengumumkan karena mengaku tidak mengetahui nama-nama merk itu dan tidak berwenang membuka hasil penelitian independen IPB.

Tekanan pada pihak pelaku penelitian tampak dari argumen Mahkamah Agung yang memutuskan mengabulkan tuntutan agar IPB, Menkes, dan BPOM membuka kepada publik nama merk dan produsen susu berbakteri. Mahkamah Agung berpegang bahwa hasil penelitian yang menemukan hal-hal yang membahayakan bagi masyarakat harus diumumkan kepada publik. MA dalam hal ini tidak mengindahkan konteks penelitian IPB tahun 2006-2008.

Pemanggilan IPB, Menkes, BPOM oleh DPR untuk melaksanakan perintah MA merupakan tekanan politis bagi pihak pelaku penelitian dan Menkes selaku lembaga eksekutif di bidang kesehatan. Tekanan politis ini dapat mengaburkan duduk persoalannya.

Yang lebih penting sebetulnya adalah bukan pada membuka dan mengumumkan penelitian independen IPB yang telah silam pada 2006-2008. Namun publikasi dan update hasil penelitian pengawasan dari BPOM terhadap produk-produk yang beredar dari masa itu hingga sekarang. Apabila BPOM sudah menjamin tidak ada lagi produk berbahaya yang beredar, namun kemudian masyarakat masih menemukan apalagi menjadi korban, maka BPOM lah yang bertanggung jawab atas kelalaian itu, bukannya pihak pelaku penelitian independen di masa yang sudah lewat yang dikejar-kejar.

Antonius Wiwan Koban, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute

antonwk@cbn.net.id

Categories: Wacana
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: