Home > Update Indonesia > Problematika Pemenuhan Hak-hak Dasar Warga Jakarta

Problematika Pemenuhan Hak-hak Dasar Warga Jakarta


Kota Jakarta pada 22 Juni 2011 genap berusia 484 tahun. Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta menjadi kota terbesar di Indonesia. Kegiatan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya yang masih terpusat di Ibukota, menjadikan Jakarta sebagai kota yang padat penduduknya, dengan tidak kurang dari 9,5 juta warganya pada 2011.

Pada kenyataannya, sebagai kota terbesar di Indonesia, tidak menjadikan Jakarta sebagai kota yang paling nyaman untuk hidup. Diukur dengan skala nasional, kelayakan hidup di Jakarta menurut survei tahun 2009, Jakarta ada di peringkat ke-7 dari 26 kota di Indonesia. Sementara bila dibandingkan dengan standar kota-kota internasional, menurut survei Mercer Consulting Group tahun 2009, dalam hal pemenuhan standar kelayakan hidup bagi warganya, Jakarta berada pada peringkat ke-140 dari 215 kota di dunia.

Hak dasar warga

Hak dasar warga mengacu pada hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Dalam UUD RI 1945, hak-hak dasar warga mencakup berbagai bidang kehidupan. Di antaranya adalah hak kewarganegaraan (Pasal 26), kesamaan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27), pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 28), kebebasan beragama dan beribadah (Pasal 29), pertahanan keamanan negara (Pasal 30), pendidikan (Pasal 31), mengembangkan kebudayaan (Pasal 32), usaha-usaha ekonomi (Pasal 33), jaminan pemeliharaan bagi fakir miskin (Pasal 34). Secara operasional, hak dasar yang sering menjadi perhatian dan diakui secara umum bagi terpenuhinya hidup yang layak bagi setiap orang antara lain adalah terpenuhinya pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, administrasi kependudukan, perumahan, air bersih dan sanitasi, dan jaminan sosial, untuk menyebut di antaranya.

Pemenuhan hak-hak dasar warga menjadi permasahalan krusial karena sifatnya adalah mandatoris bagi pemerintah yang bersangkutan. Ukuran good governance juga ditentukan oleh seberapa jauh pemerintah dapat menjalankan tugas memenuhi hak-hak dasar warganya.

Beberapa data statistik & survei pemenuhan hak dasar di Jakarta

Data resmi statistik Jakarta Dalam Angka 2010, antara lain menunjukkan masih banyaknya warga usia sekolah yang belum terpenuhi hak dasar atas pendidikan. Pada 2009, terdapat tidak kurang dari 507 siswa putus sekolah di tingkat SD, dan 1.592 siswa putus sekolah di tingkat SMP.

Hak atas pekerjaan, hingga Februari 2011, tidak kurang dari 542,71 ribu orang berstatus pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Jumlah ini meningkat 5,24 ribu orang dari 537,47 ribu pada Februari 2010.

Data Survei Puskaptis tahun 2009 menunjukkan 40,55 % warga Jakarta menyatakan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup memuaskan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Survei itu juga mengungkap bahwa pelayanan kesehatan bagi warga miskin masih buruk,  yaitu biaya mahal, antrean panjang, dan pelayanan kurang sopan, dan sulit prosedurnya.

Untuk layanan air bersih di Jakarta, sebanyak 56,08 % warga menyatakan belum terpenuhi secara memuaskan atas layanan air bersih. Sementara menurut data dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air, sekitar 75 % warga Jakarta mengkonsumsi air yang tidak terlindungi, dan sekitar 90-98% air di Jakarta mengandung bakteri E.Coli.

Belum terpenuhinya hak-hak dasar warga Jakarta juga tercermin dari statistik angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Jakarta Dalam Angka 2010 juga mencatat jumlah penduduk miskin di Jakarta tidak kurang dari 339,6 ribu orang dengan asumsi garis kemiskinan sebesar Rp 320.000 per kapita per bulan.

Hak-hak dasar anak yang terabaikan tercermin pada sejumlah 7.428 anak terlantar dan 1.140 anak jalanan. Belum terpenuhinya perumahan ditandai dengan tidak kurang dari 1.071 gelandangan. Sementara data dari LBH Jakarta menyebutkan bahwa tahun 2011 tidak kurang dari 500 ribu orang terancam digusur dari tempat tinggalnya yang umumnya berdomisili di grey area di daerah yang tidak diperkenankan untuk hunian.

Belum terpenuhinya jaminan kesejahteraan sosial tercermin pula dengan tidak kurang dari 9.244 lansia terlantar. Berbagai permasalahan itu menjadi permasalahan kompleks dan struktural terkait hak dasar warga atas administrasi kependudukan (KTP, akta kelahiran, dsb) yang masih belum berpihak pada masyarakat miskin dan marginal, sehingga menambah kompleksitas permasalahan kemiskinan kota.

Problematika pemenuhan hak-hak dasar warga Jakarta

Dalam serial Diskusi Pakar yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute pada bulan Juni-Juli 2011, dapat disimpulkan bahwa problematika pemenuhan hak-hak dasar warga Jakarta merupakan permasahalan yang kompleks. Problematika di pemenuhan hak dasar akan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, identitas kependudukan, air/sanitasi, dan ketenagakerjaan menunjukkan benang merah sebagai berikut. Pertama, walau diakui sebagai hak, yang seharusnya dapat diakses, namun problematis dalam pemenuhannya karena warga dalam mengakses haknya itu terkendala faktor yang terutama adalah biaya dan prosedur. Kedua, pada umumnya, kelompok rentan dan marginal seperti kaum miskin kota, banyak mengalami perlakuan diskriminasi bahkan perlakuan tidak layak, ketika mengakses pemenuhan hak dasarnya.

Beberapa problematika yang dapat mengemuka antara lain adalah :

(a)      Dikotomi antara sektor formal dan informal, terutama pada sektor ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan pendidikan. Misalnya, sistem jaminan sosial dan pemenuhan hak dasar sejauh ini masih berpihak pada warga yang masuk dalam sektor formal. Pendidikan formal masih diutamakan, dan warga kurang mampu masih kesulitan mengakses pendidikan non formal, apalagi formal.

(b)     Lemahnya konsistensi kebijakan dan komitmen implementasinya. Misalnya pada pemenuhan akses dan kualitas pendidikan. Di satu sisi, Pemprov DKI menyiapkan anggaran yang cukup untuk pendidikan dasar dan menengah, namun masih menutup akses pendidikan formal dengan persyaratan masuk sekolah yang kaku.

(c)      Belum adanya kebijakan makro yang konsisten dan pro warga, terutama pro warga miskin. Misalnya, pada pemenuhan hak warga atas air bersih, yang terkendala pada kecenderungan privatisasi air dan layanan publik lainnya.

(d)     Layanan publik yang belum peduli kelompok rentan, seperti kaum miskin kota, perempuan, dan anak.

(e)      Masih buruknya mentalitas dan layanan publik yang korup baik dari birokrat dan swasta, sehingga pemenuhan hak warga masih terkendala pungutan liar, praktek tidak etis, dan diskriminasi.

Beberapa rekomendasi kebijakan untuk solusi lintas sektoral yang diusulkan adalah sebagai berikut :

(a)      Koordinasi kebijakan di tingkat Pemprov DKI dengan kebijakan makro di tingkat nasional. Koordinasi juga harus didukung dengan komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat. Untuk kepemimpinan, dibutuhkan pemimpin DKI yang memahami kondisi dan kebutuhan warganya.

(b)     Tertib pendataan database kependudukan yang tidak hanya mencatat jumlah, namun juga profil warga, termasuk kaum marginal dan yang berada di grey area (kawasan yang ada penduduknya namun secara demografis tidak diakui kependudukannya).

(c)      Kebijakan afirmatif yang pro poor, untuk melindungi pemenuhan hak-hak kaum miskin, dan kelompok rentan serta marginal, juga kelompok perempuan dan anak. Misalnya di bidang kependudukan dilakukan pemutihan kependudukan, untuk memberikan legalitas warga yang secara de facto ada di wilayah DKI Jakarta.

(d)     Perencanaan dan penganggaran yang melibatkan multistakeholders (yang selama ini hanya melibatkan Pemprov dan DPRD), sehingga APBD dapat mengakomodasi kebutuhan lebih banyak warga.

(e)      Penegakan hukum yang konsisten dan menghilangkan mental pelaksana yang korup pada birokrat dan swasta. Upaya mendorong audit, monitoring, standarisasi, dan penegakan etika layanan publik harus didorong.

-Antonius Wiwan Koban-

Walau diakui sebagai hak, yang seharusnya dapat diakses, namun problematis dalam pemenuhannya karena warga terkendala faktor biaya dan prosedur. Umumnya, kelompok rentan dan marginal seperti kaum miskin kota, banyak mengalami perlakuan diskriminasi bahkan perlakuan tidak layak, ketika mengakses pemenuhan hak dasarnya.

Categories: Update Indonesia
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: