Home > Wacana > Pasca Moratorium TKI

Pasca Moratorium TKI


Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara penempatan Arab Saudi sudah diberlakukan, efektif per tanggal 1 Agustus 2011. Bagaimana dampak lanjutan dari moratorium ini? Apalagi banyak pihak dan kepentingan yang menempatkan moratorium sebagai suatu dilema.

Dengan diberlakukannya moratorium ini, maka berarti Indonesia berhenti mengirimkan TKI ke Arab Saudi. Moratorium ini diberlakukan dipicu oleh kasus hukuman mati terhadap Ruyati binti Satubi, TKW yang dihukum pancung karena dakwaan membunuh majikannya di Arab Saudi. Moratorium ini berlaku mulai 1 Agustus 2011 hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Presiden SBY menyatakan bahwa walau tanpa batas waktu yang ditentukan, namun moratorium terbuka kemungkinan untuk dicabut, bila sudah ada kesepatakan dalam bentuk instrumen perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi untuk perlindungan TKI. Moratorium ini ditetapkan juga karena rekomendasi dari Tim Khusus DPR untuk Penanganan TKI di Arab Saudi. Presiden SBY juga telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk penanganan masalah TKI.

Moratorium TKI sejak dari semasa wacana hingga implementasinya, menimbulkan pro kontra, yang menempatkan moratorium TKI menjadi dilema. Di satu sisi, moratorium diharapkan dapat menjadi shock therapy bagi problem perlindungan TKI di luar negeri. Dengan diputusnya (sementara) rantai supply demand TKI di Arab Saudi, diharapkan negara penempatan itu mengusahakan perlindungan TKI bila negara itu masih mengharapkan mendapatkan pasokan TKI untuk bekerja di negara itu.

Di sisi lain, moratorium dipandang memberi dampak kontra produktif bagi masyarakat yang hendak mencari nafkah dengan bekerja di negeri orang. Moratorium juga dianggap melanggar hak asasi manusia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Moratorium akhirnya dinilai mendatangkan kerugian bagi calon TKI karena menghambat peluang mencari nafkah. Instansi negara juga meng-klaim bahwa moratorium TKI menghilangkan peluang devisa negara.

Benar saja, ketika moratorium telah diberlakukan pada 1 Agustus 2011, komunikasi dan advokasi publik yang kemudian dimunculkan oleh instansi-instansi yang berkecimpung dalam pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri, serta merta menyiarkan kerugian-kerugian yang dialami negara dan masyarakat TKI akibat moratorium.

Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar misalnya mengemukakan bahwa tidak kurang dari 36 ribu pengangguran bertambah akibat moratorium 1 Agustus 2011. Menaker juga mengatakan bahwa moratorium telah menghilangkan potensi tambahan devisi negara sebesar Rp 3 Triliun per tahun. Tidak kalah pula, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan bahwa moratorium berpotensi menambah kemiskinan.

Di sisi lain, tampaknya belum ada terdengar pasca moratorium, dampak moratorium yang mengarah pada perbaikan nasib TKI. Yang ada selain keluhan potensi kerugian negara dan potensi bertambahnya pengangguran dan kemiskinan, juga kabar bahwa sejumlah PJTKI (Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia) gulung tikar. Namun di sisi lain, tidak ada terdengar atau terlihat upaya-upaya perbaikan baik dari dalam maupun dari luar negeri, untuk perbaikan nasib TKI, bila ingin dikerahkan lagi, sebagai “komoditas” tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Dari keluhan-keluhan dampak moratorium yang mengemuka itu, tampaknya kita harus mengakui bahwa sejauh ini memang TKI dipandang sebagai komoditas. Pengiriman TKI ke luar negeri selama ini menjadi bisnis komoditas tenaga kerja murah dan penurut, yang dapat dikenakan tindakan semena-mena oleh majikan bila majikan tidak puas. Bisnis komoditas yang menguntungkan agen-agen pengerah, devisa negara, belum lagi pungutan-pungutan liar yang sudah marak diberitakan di media.

Maka sangat disayangkan dan sia-sia bagi upaya perlindungan TKI dari dalam negeri, dan upaya diplomasi perlindungan TKI di luar negeri, apabila moratorium di dalam negeri pun sekedar diratapi sebagai kerugian bagi pihak Indonesia. Moratorium seharusnya menjadi momentum bagi upaya mendorong diplomasi perlindungan TKI di luar negeri, dan upaya meningkatkan daya tawar TKI dari dalam negeri. Semua ini hanya dapat tercapai apabila ada perbaikan pada kualitas tenaga kerja Indonesia. Yang seharusnya dilakukan adalah moratorium dalam arti hentikan pengiriman tenaga kerja murah, bodoh, dan tak terlindungi.
Antonius Wiwan Koban, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute
antonwk@cbn.net.id

Categories: Wacana
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: