Home > Wacana > Sengketa Rumah Ibadah GKI Yasmin vs Walikota Bogor

Sengketa Rumah Ibadah GKI Yasmin vs Walikota Bogor

October 12, 2011 Leave a comment Go to comments

Kasus sengketa tempat ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor vs Walikota Bogor masih tak kunjung usai. Walikota Bogor masih tegas memberlakukan penyegelan bangunan GKI Yasmin. Sementara jemaat tetap bersikeras menuntut haknya untuk beribadah di bangunan gereja miliknya. Kasus ini juga telah menarik perhatian masyarakat lintas agama hingga perwakilan dewan gereja internasional.

Pihak-pihak yang terkait kasus ini masing-masing tetap pada sikapnya masing-masing. Jemaat GKI Yasmin merasa haknya dihambat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor karena pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penyegelan gedung gereja. Walikota Bogor bersikukuh tidak mengizinkan penggunaan gedung gereja di lokasi itu karena tidak memenuhi persyaratan ijin rumah ibadah khususnya tidak direstui warga.

Kelompok-kelompok pendukung keberagaman mengalir memberi dukungan pada GKI Yasmin dan mendesak Walikota Bogor menghentikan diskriminasi. Sementara kelompok-kelompok yang mendukung penyegelan gedung GKI Yasmin bersikukuh menentang keberadaan gedung GKI Yasmin di lokasi itu karena dianggap melanggar peraturan perijinan rumah ibadah dan tidak mendapatkan restu warga setempat.

Tindakan Walikota Bogor tetap membekukan IMB dan menyegel gedung GKI Yasmin menunjukkan ketidakpatuhan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Tahun 2008 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) tanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pembekuan IMB gedung GKI Yasmin harus dibatalkan.

Seperti diketahui, sebelumnya GKI Yasmin telah memperoleh IMB dari Pemkot Bogor pada 13 Juli 2006. Namun pada 14 Februari 2008 Pemkot Bogor melalui Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan mencabut IMB itu. Pihak GKI Yasmin naik banding, kemudian IMB-nya dinyatakan sah oleh PTUN dan MA. Namun, Walikota Bogor tetap bersikukuh menyegel gedung GKI Yasmin secara permanen dengan Surat Keputusan (SK) Walikota No. 645.45-137 tanggal 11 Maret 2011.

Kasus sengketa GKI Yasmin dan Walikota Bogor ini menjadi satu dari kasus-kasus penolakan keberadaan rumah ibadah di Indonesia. Kasus lainnya yang mencuat, belum hilang dari ingatan kita, adalah penolakan gedung gereja HKBP Ciketing, Bekasi, yang kasusnya pada tahun 2010 sempat menimbulkan korban jiwa ketika terjadi kasus penusukan jemaat gereja yang menjadi korban.

Menurut catatan, kasus sengketa yang paling banyak dilaporkan perihal penolakan rumah ibadah gereja di Jawa Barat dan Banten. Secara formal, yang dipermasalahkan adalah perijinannya. Menurut Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, hingga 2011 terdapat tidak kurang dari 200 izin gereja di Jawa Barat yang bermasalah. Sementara, Pusat Kajian Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada (CRCS UGM) mencatat selama tahun 2010 permasalahan kebebasan beribadah 62 % terkait masalah perijinan. Sebagian besar kasus yang dilaporkan (80%) terjadi di Jawa Barat.

Masalah ijin, menurut CRCS UGM, menjadi titik bidik pertama bagi pihak-pihak yang berkeberatan dengan keberadaan rumah ibadah tertentu. Sehingga yang kemudian terjadi adalah kerukunan terusik, kemudian konflik antarwarga terjadi. Ketika sebuah ijin tidak dimiliki oleh sebuah rumah ibadah, pihak-pihak yang berkeberatan merasa mempunyai alasan untuk menggugatnya.

Bila diruntut, akar permasalahan adalah pada celah besar yang tercipta dari rumusan Peraturan Bersama Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang salah satunya mengatur tentang pendirian rumah ibadat. Pasal 13-20 Peraturan Bersama ini memberikan legalisasi bagi keberatan subyektif warga terhadap “pemberian izin” rumah ibadah agama lain. Penerimaan dan penolakan warga berbeda agama menjadi sah dilakukan, bahkan sekedar berdasarkan suka tidak suka tanpa perlu argumen yang obyektif terkait kepentingan bersama. Di titik ini, masyarakat diberikan “panggung” untuk menjadi algojo bagi pemeluk agama lainnya, untuk menentukan boleh tidaknya tempat ibadah pemeluk agama lain didirikan di wilayahnya.

Aturan “dukungan masyarakat setempat” dibuktikan dengan tanda tangan, menjadi problematis. Masyarakat setempat yang mana saja dan kapan? GKI Yasmin mengklaim IMB diperoleh tahun 2006 dengan memenuhi syarat dukungan masyarakat ketika IMB diurus pada 2005. Walikota diberitakan mencabut IMB karena laporan tanda tangan dukungan masyarakat palsu. GKI Yasmin berargumen bahwa tahun 2006 beredar dokumen lain yang berisi tanda tangan masyarakat yang tidak setuju keberadaan gedung GKI Yasmin. Terlepas dari pihak mana yang betul, ini menunjukkan bahwa kapan pun, warga berbeda agama dapat memaksakan kehendaknya, untuk menerima atau menolak rumah ibadah agama lain, tergantung siapa yang lebih kuat.

Beragama dan beribadah merupakan hal yang sangat personal dan subyektif. Indonesia bukan negara agama, namun menjamin kehidupan beragama dan beribadah. Oleh karena itu, posisi negara di titik ini adalah mengatur pelaksanaan hak warga yang satu tidak melanggar hak warga yang lain. Kondisi-kondisi obyektif-lah yang perlu didorong, dan bukannya kondisi-kondisi subyektif, yang sangat berpotensi menggiring warga pada prasangka (prejudice), stereotip, dan sikap diskriminasi serta tirani mayoritas terhadap minoritas.

Antonius Wiwan Koban, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute
antonwk@cbn.net.id

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: