Home > Update Indonesia > Tata Kelola Peran dan Posisi Masyarakat Sipil

Tata Kelola Peran dan Posisi Masyarakat Sipil

November 5, 2011 Leave a comment Go to comments

Tak dapat disangkal lagi bahwa di era demokratisasi partisipasi dari masyarakat sipil merupakan hal yang signifikan. Prinsip demokratisasi melibatkan peran masyarakat sipil, bahkan dari tingkat akar rumput (grass root), untuk berpartisipasi dalam segala hal yang bersangkut paut dengan kebijakan publik dan berdampak pada kepentingan masyarakat. Dalam prinsip praktik negara demokrasi, diakui setidaknya tiga pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu negara, masyarakat sipil, dan dunia usaha (swasta).

Di Indonesia, gerakan masyarakat sipil mempunyai nomenklatur yang beraneka ragam. Ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Sosial (Orsos), Yayasan dan Wakaf, Perkumpulan, Organisasi Non Pemerintah (Ornop), dan sebagainya. Belum lagi bila dilihat dalam kelembagaan hukumnya, apakah merupakan badan hukum atau non badan hukum.

Pengaturan gerakan masyarakat sipil

Pada praktiknya, seringkali gerakan masyarakat sipil terutama yang mendapat sebutan LSM, Ormas, Ornop, dipandang berseberangan dengan Pemerintah (atau Negara). Ditambah lagi dengan kecenderungan rezim yang berkuasa untuk merepresi gerakan masyarakat sipil yang dipandang membahayakan status kekuasaan rezim.

Pengaturan terhadap gerakan masyarakat sipil pada esensinya adalah pengaturan terhadap kehidupan berorganisasi. Seperti disuarakan dalam advokasi oleh Koalisi Kebebasan Beserikat (terdiri dari GreenPeace, LBH Jakarta, PSHK, PWYP, Yappika, dan YLBHI), terdapat perubahan mendasar dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan di Indonesia seiring bergulirnya Reformasi 1998. Sebelum tahun 1998, gerakan masyarakat sipil sangat berada di bawah kendali Pemerintah. KKB menilai bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) telah menjadi alat penguasa waktu itu untuk melakukan pengendalian atas kebebasan berorganisasi.

UU Ormas No. 8 Tahun 1985 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi reformasi demokratisasi saat ini. Ditambah lagi dengan maraknya Ormas radikal yang menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan usulan untuk revisi UU Ormas, sebagaimana disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam pertemuan 30 Agustus 2010, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dimasukkannya revisi RUU Ormas dalam Prioritas Prolegnas 2011 dan telah resmi menjadi RUU Inisiatif DPR melalui Rapat Paripurna DPR 21 Juli 2011.

Prolegnas terkait gerakan masyarakat sipil

Selain revisi RUU Ormas, terdapat beberapa pembahasan RUU lainnya yang merepresentasikan pengaturan negara terhadap keberadaan, peran, dan posisi gerakan masyarakat sipil saat ini sedang dibahas dalam program legislasi nasional di DPR.

Dalam Prolegnas 2010-2014, beberapa RUU yang terkait gerakan masyarakat sipil dapat dilihat di Tabel berikut ini.

Tabel. Prolegnas 2010-2014 terkait Gerakan Masyarakat Sipil

No. Prolegnas RUU Tentang Diusulkan oleh

193

Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan DPR & Pemerintah

128

Lembaga Swadaya Masyarakat DPR

228

Perkumpulan Pemerintah

244

Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pemerintah

Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Menempatkan paradigma gerakan masyarakat sipil

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) mengajak menyikapi dengan hati-hati upaya pengaturan gerakan masyarakat sipil, agar tidak terjebak pada kecenderungan negara merepresi masyarakat sipil. Untuk itu, cara pandang terhadap peran dan posisi masyarakat sipil harus ditempatkan pada definisi dan posisinya yang tepat. Dari situlah nanti apabila diperlukan formalisasi pengaturan dengan peraturan perundangan, produk kebijakannya tidak melenceng dan merepresi peran sipil.

Menurut KKB, pengelompokan organisasi masyarakat harus dikembalikan pada kerangka hukum yang benar, yaitu ada dua bentuk (a) badan hukum Yayasan, untuk organisasi sosial tanpa anggota, di mana sifatnya adalah menghimpun kekayaan atau dana untuk kegiatan dan inisiatif kemasyarakatan; (b) badan hukum Perkumpulan, untuk organisasi sosial dengan anggota, di mana sifatnya adalah lebih pada menghimpun orang-orang untuk kegiatan dan inisiatif kemasyarakatan.

Berdasarkan pada dua bentuk organisasi masyarakat yang sesuai dengan kerangka hukum itu, KKB menunjukkan bahwa Ormas sebetulnya tidak ada kerangka hukumnya. Kritiknya adalah bahwa entitas Ormas ini dibuat oleh pemerintah rezim Orde Baru waktu itu yang bertujuan untuk mengontrol dinamika organisasi masyarakat di Indonesia. Dikatakan juga bahwa terminologi “Ormas” sendiri dipaksakan karena kebutuhan rezim Orde Baru waktu itu untuk melokalisir kelompok masyarakat yang berpengaruh dalam satu kelompok, sehingga mudah dikontrol oleh pemerintah.

Kritik lainnya pada UU Ormas adalah memuat ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa mensyaratkan pengadilan yang adil dan berimbang. Tentu saja ini berlawanan dengan prinsip demokratisasi.

Berdasarkan logika paradigma yang diuraikan di atas, maka peraturan perundangan yang diusulkan adalah mengoptimalkan UU Yayasan dan UU Perkumpulan. UU Yayasan sudah ada, yaitu UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan demikian, yang dapat ditindaklajuti adalah penyempurnaan dengan revisi UU Yayasan. Sementara, UU Perkumpulan belum ada, sehingga perlu didorong agar RUU Perkumpulan dapat masuk dalam prioritas Prolegnas.

Sedangkan UU Ormas lebih direkomendasikan untuk dicabut, dan bukannya direvisi seperti yang sedang diproses di DPR. Pertimbangan bahwa UU Ormas diperlukan untuk mengantisipasi kasus-kasus tindakan Ormas yang meresahkan masyarakat, sesungguhnya itu dapat diatur dan ditindak dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah ada.

 

-Antonius Wiwan Koban-


Peran dan posisi masyarakat sipil dalam kehidupan negara yang demokratis mutlak diperlukan. Pengaturan gerakan masyarakat sipil tidak boleh terjebak pada praktik represif oleh negara. Kerangka hukum yang diusulkan adalah UU Yayasan dan UU Perkumpulan.

Categories: Update Indonesia
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: