Home > Wacana > Kembalinya Kebudayaan ke Kementerian Pendidikan

Kembalinya Kebudayaan ke Kementerian Pendidikan

November 14, 2011 Leave a comment Go to comments

Perombakan Kabinet tanggal 19 Oktober 2011 mengembalikan lagi urusan kebudayaan ke bawah satu atap dengan pendidikan nasional. Perubahan ini melegakan banyak pihak yang menganggap kebudayaan lebih tepat disandingkan dengan Kementerian Pendidikan ketimbang Kementerian Pariwisata seperti sebelum reshuffle ini. Namun, apakah implementasinya akan sesuai dengan harapan?

Bila melihat ke belakang dalam riwayat kabinet pemerintah di Indonesia, penamaan kementerian pendidikan telah melalui beberapa perubahan nama. Pada 1945, Ki Hadjar Dewantara sebagai menteri pendidikan Indonesia pertama, jabatannya adalah Menteri Pengajaran. Penamaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan digunakan sejak Kabinet Hatta I pada 29 Januari 1948. Waktu itu Menterinya dijabat oleh Ali Sastroamidjojo.

Kemudian pada Kabinet Burhanuddin Harahap di tahun 1955, penamaan yang digunakan adalah Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Waktu itu Menterinya dijabat oleh R.M. Suwandi. Kemudian pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada 1956, penamaannya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Penamaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian tetap dipertahankan pada pemerintahan Soeharto, sejak Kabinet Pembangunan I tahun 1968 hingga Kabinet Pembangunan VII yang berakhir pada 21 Mei 1998. Setelah itu, Kabinet Reformasi Pembangunan menggunakan penamaan Menteri Pendidikan Nasional. Sedangkan urusan kebudayaan, tergabung dalam tugas Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Kabinet Indonesia Bersatu pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga masih menggunakan nama Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian pada perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 19 Oktober 2011, Presiden SBY mengubahnya menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

Dengan demikian, urusan kebudayaan kembali ditarik ke dalam satu atap bersama urusan pendidikan. Sebagai penyesuaiannya, dua Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (yang kemudian berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) ditempatkan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

Dua Direktorat Jendral yang digabungkan ke Kemendikbud itu adalah Dirjen Nilai Sejarah dan Purbakala serta Dirjen Nilai Seni, Budaya dan Film. Kemudian, untuk mengurusi kebudayaan, Presiden SBY juga mengangkat 2 orang Wakil Menteri di lingkungan Kemendikbud, yaitu 1 orang untuk Wakil Menteri Bidang Pendidikan, dan 1 orang untuk Wakil Menteri Bidang Kebudayaan.

Apakah perubahan penamaan dan struktur kementerian pendidikan dan kebudayaan hasil reshuffle Oktober 2011 ini akan membawa perubahan lebih baik pada sektor pendidikan dan kebudayaan? Tentu ini akan ditentukan oleh implementasi dari perubahan ini.

Pertama, perlu dibedakan dengan jelas antara cakupan kebudayaan dalam kaitan dengan pariwisata dan kebudayaan dalam kaitan dengan pendidikan. Penempatan urusan kebudayaan dalam kementerian satu atap dengan pendidikan tentunya dimaksudkan mengarah pada cakupan kebudayaan dengan pendidikan.

Kedua, perlu ditegaskan tujuan penempatan urusan kebudayaan dalam satu atap dengan urusan pendidikan. Seperti yang menjadi alasan Presiden SBY mengembalikan urusan kebudayaan ke kementerian pendidikan yaitu bahwa kebudayaan dipandang erat kaitannya dengan pendidikan. Melihat kondisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat pada masa-masa belakangan ini, di mana banyak sorotan dan refleksi yang mengkuatirkan karakter budaya bangsa kita yang mengalami krisis multi dimensi; maka yang dibutuhkan adalah pendidikan kebudayaan.

Ketiga, perlu dibuatkan dan dilaksanakan rencana strategi yang jelas, konkret, dan terukur dalam upaya pendidikan kebudayaan. Modul-modul pendidikan dan pembinaan karakter bangsa dapat digiatkan dengan serius, dengan desain yang jelas dan diimpelementasikan di tataran pendidikan nasional dan pendidikan daerah dengan berbagai keunikan muatan lokal di daerah masing-masing.

Sebagai contoh, Pusat Kurikulum Litbang Kemendiknas (2010) telah menyusun modul “pembelajaran berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa”. Ini adalah modul yang antara lain dapat diterapkan untuk pendidikan kebudayaan, selain tentunya banyak cara lainnya.

Terkait poin pertama sampai ketiga di atas, bila dilihat dua Dirjen yang dipindahkan ke Kemdikbud adalah Dirjen Nilai Sejarah dan Purbakala serta Dirjen Nilai Seni, Budaya dan Film; maka jangan sampai yang terjadi adalah terjebak pada reduksi “kebudayaan” semata hanya pada urusan nilai sejarah dan purbakala, serta seni, budaya, film dalam pengertian produk-produk seni budaya. Namun kemudian yang terjadi adalah meleset dari orientasi “pendidikan kebudayaan”.

Jangan sampai perubahan yang terjadi hanya sekedar memindahkan kamar urusan kebudayaan ke bawah satu atap dengan urusan pendidikan, namun meleset dari tujuan mengintegrasikan kebudayaan karakter bangsa dan sistem pendidikan.
Antonius Wiwan Koban, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute
antonwk@cbn.net.id

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: