Home > Wacana > Apa Kabar Komisi Informasi Propinsi

Apa Kabar Komisi Informasi Propinsi

December 9, 2011 Leave a comment Go to comments

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Propinsi di setiap propinsi, yang harus sudah terbentuk selambatnya 2 tahun sejak diundangkan, tepatnya jatuh tempo pada 30 April 2010 yang telah berlalu hampir 2 tahun.

Dari 33 Propinsi di seluruh Indonesia, hingga saat ini baru ada 11 Propinsi yang telah memiliki Komisi Informasi Propinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

Sementara ada 10 Propinsi lain yang sedang dalam proses persiapan pembentukan, yaitu di Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Nangroe Aceh Darussalam, dan Sulawesi Utara.

Permasalahan utama dalam hambatan belum terpenuhinya amanat pendirian Komisi Informasi Propinsi adalah kesiapan anggaran dan sumber daya. Banyak propinsi masih belum memasukkan pembentukan Komisi Informasi Propinsi dalam APBD. Pembentukan Kantor Informasi di daerah memerlukan kelengkapan fasilitas dan sumber daya yang tidak ringan.

Selain itu, ada pula faktor komitmen politik dari kepala daerah. Di satu sisi, kepala daerah ada kecenderungan untuk memenuhi amanat pendirian Komisi Informasi Propinsi, setidaknya untuk menggugurkan kewajibannya. Di sisi lain, bisa saja kepala daerah dan perangkatnya ada keengganan untuk segera mendirikan Komisi Informasi Propinsi, apabila tingkat transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah belum siap.

Selain itu, kesiapan juga dibutuhkan dalam aspek sosialisasi keberadaan dan fungsi dari Komisi Informasi Propinsi, sesuai tujuan dan fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberitaan di media massa bahkan menyebutkan bahwa masih ada kepala daerah yang belum mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan Komisi Informasi.

Adapun ke-11 Komisi Informasi Propinsi yang sudah terbentuk, menurut data yang dipantau, belum semuanya berfungsi dengan optimal. Tercatat hingga Maret 2011 saja, dari 8 Komisi Informasi Propinsi yang ketika itu sudah didirikan, baru 4 saja yang sudah berfungsi menangani kasus sengketa terkait informasi publik. Di Jawa Tengah tercatat telah menangani 12 perkara sengketa, sementara Jawa Timur juga tercatat sudah menangani belasan kasus, Banten tercatat sudah menangani 5 kasus, sementara Kepulauan Riau baru 1 kasus. Sedangkan 4 lainnya di Lampung, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, Komisi Informasi walaupun sudah dibentuk, namun belum beroperasional.

Mengingat bahwa sengketa perkara terkait informasi publik di berbagai daerah tidak mungkin sama sekali tidak ada (sebagai perbandingan, Komisi Informasi Pusat dari tahun 2010 hingga 2011 tercatat telah menangani 224 permohonan sengketa terkait informasi publik), maka kemungkinan besar adalah minimnya kinerja Komisi Informasi Propinsi yang sudah terbentuk itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, keberadaan dan fungsi Komisi Informasi Propinsi belum tersosialisasikan. Kedua, sumber daya di Komisi Informasi Propinsi yang sudah terbentuk belum optimal sehingga belum mendukung kinerja.

Belum tersosialisasikannya Komisi Informasi Propinsi dan Keterbukaan Informasi Publik di tataran lebih luas, berdampak pada gagalnya amanat UU No. 14/2008 di mana UU ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Belum siapnya sumber daya di daerah, meliputi anggaran dan personel, berdampak pada tidak optimalnya kinerja Komisi Informasi Propinsi yang kemungkinan sudah terbentuk namun tidak secara sungguh dipersiapkan. Ini akan menjadi bumerang bagi wacana perlu disegerakannya pembentukan Komisi Informasi Propinsi.

Pilihan kebijakannya adalah pertama tetap men-segera-kan pembentukan Komisi Informasi Propinsi hingga terbentuk di 33 Propinsi. Pilihan kebijakan lain adalah melakukan peta jalan (road map) untuk pembentukan bertahap sesuai prioritas kebutuhan dan kesiapan Propinsi untuk pembentukan Komisi Informasi Propinsi.

Evaluasi Komisi Informasi Propinsi yang sudah terbentuk namun belum berfungsi optimal harus dilakukan, untuk menghindari kesalahan yang sama yang mungkin terjadi pada propinsi lain yang bisa saja prematur dalam pembentukan Komisi Informasi Propinsi. Sementara, kesiapan badan publik untuk jaminan akses informasi publik yang lebih luas harus terus didorong.

Antonius Wiwan Koban, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute

antonwk@cbn.net.id

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: