Home > Update Indonesia > Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum


Awal tahun 2012 ini, mengemuka pemberitaan mengenai kasus-kasus anak yang disidang di pengadilan karena tuntutan hukum tindak pidana. Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah, pada 5 Januari 2012 memproses tuntutan hukum dan menjatuhkan vonis bersalah pada seorang anak berusia 15 tahun yang didakwa melakukan pencurian sandal jepit. Sementara Pengadilan Negeri Denpasar, Bali pada 9 Januari 2012 menggelar sidang terhadap anak berusia 14 tahun yang didakwa melakukan penjambretan dengan nilai uang dalam tas yang dijambret ternyata hanya Rp 1.000,- Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011 juga pernah diproses sidang perkara pencurian kartu perdana telepon seluler yang nominalnya tidak lebih dari Rp 10.000,- oleh seorang yang masih berusia anak, walau akhirnya dakwaan dibatalkan oleh hakim.

Kasus-kasus itu hanya sepersekian kecil dari contoh ironis penanganan masalah anak-anak yang bermasalah hukum. Padahal dalam kerangka hukum, mulai dari Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan aturan serta instruksi teknis lainnya untuk penanganan masalah anak, seharusnya kasus-kasus demikian sudah ada kesepakatannya, yaitu penyelesaiannya sedapat mungkin dijauhkan dari proses hukum pidana formal. Ini berarti hingga kini masih terdapat salah penerapan dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Besaran masalah

Menurut data dari Departemen Sosial, jumlah kasus ABH cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2008 terdapat setidaknya 6.500 kasus ABH, dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 6.704 kasus. Namun, baru sedikit sekali jumlah ABH yang dapat tertangani secara baik dan sesuai dengan kebijakan perlindungan anak. Menurut Komisioner Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Apong Herlina, seperti dikutip Gatranews, di Indonesia setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan setiap tahun. Yang menguatirkan adalah dari jumlah itu, sekitar 90 persen diproses dan berakhir secara hukum formal, dengan vonis kurungan penjara. Berarti, hanya sekitar 10 persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini telah diselesaikan secara pantas sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk kasus ABH dimana anak sebagai pelaku, selama tahun 2011 jumlah kasus pengaduan yang sampai pada Komnas PA sebanyak 1.851 kasus, meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 730 kasus. Dari kasus-kasus di tahun 2011 itu, terbanyak adalah kasus pencurian (50 %), kemudian kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, dan penganiayaan. Hampir sama seperti temuan KPAI, dari kasus-kasus yang diadukan ke Komnas PA sejumlah 89,8 persen kasus berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. Data dari KPAI dan Komnas PA di atas menunjukkan masih sangat besarnya kecenderungan penanganan kasus ABH kepada proses hukum formal hingga ke persidangan dan vonis pidana, sebagaimana perlakuan pada kasus pelanggaran hukum pada orang dewasa. Padahal kerangka kebijakan perlindungan anak mengamanatkan bahwa proses dan tindakan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari kasus ABH.

Perlindungan anak berhadapan dengan hukum

Perlindungan anak juga mencakup perlindungan terhadap anak yang terlibat atau dilibatkan dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum. Masalah anak berhadapan dengan hukum meliputi kasus-kasus, dimana anak sebagai pelaku maupun sebagai korban dan juga saksi. Dalam hal ini, seharusnya anak yang terlibat atau dilibatkan mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana dijamin oleh UU No. 3 tentang Pengadilan Anak, dan Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Proses tuntutan hukum sampai ke proses persidangan hingga tuntutan dan vonis pidana bagi anak-anak seharusnya dihindarkan. Seperti disebutkan dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Oleh karena itu, pemidanaan anak seharusnya dihindarkan dari pemenjaraan anak. Sekalipun kasus ABH terpaksa dibawa ke proses hukum formal, prosesnya harus dibuat tidak memberatkan anak, baik pada saat maupun setelah persidangan. Antara lain, prosesnya ada pendamping khusus bagi ABH, perlindungan dari pemberitaan identitas media massa untuk hindari labelisasi, anak dijamin tetap terhubung dengan orangtua dan keluarga, dan proses tidak berlarut-larut untuk hindari trauma anak; sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak (Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002).

Peradilan Restoratif

Sesungguhnya para pihak-pihak pemangku kebijakan terkait penanganan ABH sudah menyepakati mekanisme terbaik untuk penanganan ABH, yaitu yang disebut dengan Peradilan Restoratif (restoration justice). Komite Perlindungan Rehabilitasi Sosial ABH mendefinisikan Peradilan Restoratif yaitu, “proses penanganan yang melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan pertikaian secara bersama-sama, memperbaiki kerusakan dan kerugian pelanggaran hukum yang telah dilakukan seorang anak.”

Setidaknya sudah terdapat kesepakatan bersama untuk penerapan mekanisme peradilan restoratif, yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Inti dari mekanisme peradilan restoratif adalah jika memungkinkan dan persyaratan terpenuhi, dapat dilakukan penyelesaian kasus di luar sistem hukum. Oleh karena itu, pada kasus perbuatan anak yang melanggar norma hukum yang berlaku (pencurian, kekerasan, penganiayaan, narkoba, dsb.) apabila ada pengaduan dan laporan ke kepolisian, sedapat mungkin dapat diselesaikan paling tidak hanya sampai pada tahapan pengaduan tersebut. Mekanisme dari restorasi justice di sini adalah petugas dapat mempertemukan anak, orangtua/keluarga, dan pihak yang dirugikan oleh perbuatan anak, sekolah atau pihak lain yang relevan, lalu sedapat mungkin permasalahan diselesaikan. Bila ada kerugian segera dipulihkan, dan anak tidak perlu diproses hingga proses sidang hukum formal di pengadilan, apalagi hingga jatuh vonis pidana.

Bila kita melihat kembali pada kasus pencurian sandal oleh anak di Palu, justru seorang polisi yang menjadi korban pencurian yang mendesak agar anak disidang ke pengadilan. Itu merupakan bukti bahwa pihak jajaran kepolisian sebagai salah satu ujung tombak penanganan ABH belum banyak memahami mekanisme peradilan restoratif demi upaya perlindungan anak. Apalagi bila kita lihat datanya, hanya 10 persen kasus ABH yang terhindar dari proses hukum formal. Ini merupakan problem besar bagi penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

-Antonius Wiwan Koban-

Sekitar 90 persen diproses dan berakhir secara hukum formal dengan vonis kurungan penjara. Hanya 10 persen kasus ABH yang mungkin sudah ditangani sesuai norma perlindungan anak dengan mekanisme peradilan restoratif. Ini merupakan problem besar bagi penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: