Home > Update Indonesia > Jalan Berliku Menjamin Kebebasan Pers Indonesia

Jalan Berliku Menjamin Kebebasan Pers Indonesia

February 5, 2012 Leave a comment Go to comments

Kebebasan Pers Indonesia menurut refleksi internal nasional dan evaluasi eksternal internasional menunjukkan tren ancaman yang besar dan peringkat yang menurun. Pokok permasalahan dan rekomendasi kebebasan pers selama beberapa tahun belakangan ini pun menunjukkan pers Indonesia masih menghadapi jalan panjang dan berliku yang masih tidak bergerak jauh dari problema yang ada.

Kebebasan pers sebagai salah satu barometer kehidupan demokrasi di Indonesia tampaknya masih menghadapi jalan panjang terjal berliku. Kondisi ini masih terjadi hingga 2012 ini, tiga belas tahun setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang secara normatif menjamin kebebasan pers.

Baik hasil kajian internal nasional maupun eksternal internasional, keduanya menunjukkan trend yang masih kelabu bagi kebebasan pers di Indonesia. Dari dalam negeri sendiri, baik AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) dan LBH Pers (Lembaga Bantuan Hukum Pers) mencatat kondisi pers Indonesia selama tahun 2011 masih tidak merdeka karena masih mengalami belenggu ancaman kebebasan pers.

Sementara dari luar negeri, organisasi Wartawan Tanpa Batas (Reporters Without Borders atau Reporters Sans Frontieres) dalam rilis Indeks Kebebasan Pers 2011-2012 menunjukkan bahwa indeks kebebasan pers Indonesia mengalami kemunduran dari tahun 2010.

Refleksi internal

Refleksi Kebebasan Pers 2011 yang dirilis AJI pada 31 Desember 2011 menyimpulkan adanya tiga bahaya besar terhadap kehidupan pers Indonesia, yang terjadi dan akan terus terjadi bila tidak ada penanganan serius.

Ketiga bahaya itu adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatnya kekerasan struktural terhadap jurnalis di berbagai kota terutama di daerah terpencil, yang jauh dari akses kekuasaan di Jakarta. Kedua, terjadinya pembiaran kepada aparat bahwa tindak kekerasan dianggap sesuatu yang lumrah terjadi dan tidak perlu direspon. Ketiga, gejala menguatnya kekebalan hukum (impunitas) karena tidak adanya proses hukum bagi pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan.

Data pelanggaran kebebasan pers yang terjadi di tahun 2011 yang dicatat AJI antara lain yaitu 49 kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap jurnalis di seluruh Indonesia. Angka ini memang agak lebih sedikit dibanding tahun 2010 yaitu 51 kasus.

Namun dari 49 kasus itu, kasus kekerasan fisik meningkat dari 16 kasus pada tahun 2010 menjadi 19 kasus pada 2011. Catatan baiknya, pada 2011 tidak ada jurnalis yang terbunuh, sementara 2006 hingga 2010 setidaknya tercatat sudah 11 orang jurnalis terbunuh ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Sementara Catatan Akhir Tahun 2011 yang dirilis Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menggarisbawahi empat hal penting yang masih mengancam kebebasan pers. Keempat hal itu dapat dilihat di Tabel di bawah ini.

Tabel. Ancaman terhadap Kebebasan Pers di Indonesia Tahun 2011.

No. Masalah Indikator
1 Kekerasan masih menjadi ancaman   terhadap pers Selama 2011 ditemukan   96 kasus kekerasan fisik dan non fisik. Jumlah terbesar dialami oleh media   surat kabar, TV, media online, radio dan majalah.
2 Tidak ada keadilan   bagi jurnalis yang terbunuh Kasus pembunuhan   wartawan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, pengusutan kasus dan   penyelesaian hukumnya tidak kunjung selesai hingga akhir tahun 2011.
3 Masih ada ancaman   gugatan hukum Selama 2011 ada tidak   kurang dari 30 kasus gugatan hukum yang dihadapi wartawan, kebanyakan adalah   tuduhan pencemaran nama baik, oleh pihak yang naik banding setelah upaya   penyelesaian di Dewan Pers.
4 Dominasi kepentingan   pengusaha Tren pemusatan   kepemilikan perusahaan media oleh pengusaha membuat insan media terbatas   independensinya. Tren kapitalisasi pekerja media dan outsourcingwartawan membuat adanya mekanisme eksploitatif   perusahaan kepada wartawan.

Sumber: Catatan Akhir Tahun 2011 LBH Pers

Adapun pokok-pokok permasalahan dan butir-butir rekomendasi yang mengemuka di tahun 2011 pun, bila dikaji lebih lanjut, masih menunjukkan permasalahan panjang dan berliku. Permasalahan yang masih tidak bergerak dari masalah yang sudah mendera dan membelenggu kemerdekaan pers di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini.

Bahkan sekalipun telah diundangkan UU Pers No. 40/1999 yang pasal-pasalnya telah secara normatif diakui lebih memberikan jaminan terhadap kebebasan pers.   Rekomendasi dari Catatan LBH Jakarta 2011 antara lain agar Pemerintah mencabut regulasi yang menghambat kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, menolak kekerasan dan kriminalisasi dan ancaman terhadap pers, menuntut aparat hukum untuk menggunakan UU Pers untuk kasus sengketa pers, kurang lebih masih sama dengan pokok-pokok kajian dan rekomendasi yang mengemuka ketika The Indonesian Institute membuat kajian Kebebasan Berekspresi: Pers, Buku, dan Film pada tahun 2010. Artinya, kebebasan pers dari dalam beberapa tahun belakangan ini hingga awal 2012 ini tetap menghadapi permasalahan lama yang belum terselesaikan.

Evaluasi eksternal

Di kalangan internasional, satu barometer yang diakui secara konsisten mengukur dan mempublikasikan peringkat kebebasan pers di negara-negara adalah organisasi Wartawan Tanpa Batas atau Reporters Sans Frontieres. Sayangnya, pers Indonesia menurut kajian peringkat dari RSF ini dalam tiga tahun belakangan ini peringkatnya terus menurun. Untuk Indeks Kebebasan Pers 2011, Indonesia ada di peringkat 147 dari 179 negara. Sebelumnya tahun 2010 Indonesia di peringkat 117, dan tahun 2009 Indonesia di peringkat 100.

Tabel. Peringkat Kebebasan Pers Indonesia (2002-2011)

Tahun Peringkat Nilai Jumlah Negara
2002 57 20 139
2003 110 34,25 166
2004 117 37,75 167
2005 102 26 167
2006 103 26 168
2007 100 30,5 169
2008 111 27 173
2009 100 28,5 175
2010 117 35,83 178
2011 146 68,0 179

Sumber: Reporters Sans Frontières, 2012 http://en.rsf.org

Yang menjadi sorotan RSF sehingga indeks Indonesia merosot adalah kasus-kasus kekerasan fisik terhadap jurnalis di Indonesia pada 2011 terutama di Papua Barat, proses hukum yang korup dan mudah dipengaruhi oleh politikus, adanya kelompok-kelompok dan pemerintah yang menekan dan mengontrol media dan internet. Permasalahan-permasalahan yang kurang lebih selama satu dekade ini memang masih menghantui pers Indonesia.

-Antonius Wiwan Koban-

Categories: Update Indonesia
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: