Home > Wacana > Musrenbang & APBN untuk Kawasan Perbatasan

Musrenbang & APBN untuk Kawasan Perbatasan


Bicara tentang perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah hingga pusat, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang Musrenbang. Sosok Musrenbang terkesan sakti karena mengalir dari daerah ke pusat, dari bawah ke puncak (bottom-up). Persoalan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran seolah sudah terjawab dan terselesaikan dengan menyebut keberadaan Musrenbang.

Namun banyak kajian dan pembahasan yang menyimpulkan bahwa Musrenbang pada praktiknya tidak seindah nama dan pengertian yang didengungkan. Musrenbang singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan, menyiratkan proses duduk bersama, bicara bersama, dan menyepakati rencana pembangunan untuk dan sesuai kepentingan bersama, antara berbagai pemangku kepentingan di masyarakat setempat.

Namun pada implementasinya, banyak dilaporkan bahwa perencanaan bersama itu tidak benar-benar “direncanakan bersama”. Banyak laporan bahwa proses Musrenbang masih jauh dari praktik representasi, yang duduk bersama dan bicara bersama dalam Musrenbang belum mewakili warga.

Banyak kali, usulan perencanaan dan penganggaran, yang sudah dipersiapkan oleh aparat birokrat setempat. Proses Musrenbang kemudian hanyalah forum ketuk palu, di mana kesepakatannya tidak memberi ruang bagi warga sesuai prinsip representasi, untuk didengarkan kepentingannya.

The Indonesian Institute (TII) pada 8 Maret 2012 memaparkan hasil penelitian tentang Pembahasan RUU APBN di DPR: Studi Awal Akses Informasi Publik, dengan studi kasus pembahasan anggaran terkait isu perbatasan. Salah satu temuannya mengkonfirmasi bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran, selama ini memang “dipasrahkan” pada mekanisme Musrenbang, yang dikoordinir oleh Pemerintah, dari tingkat unit pemerintahan terkecil yaitu Kelurahan, hingga Kecamatan, lalu Kabupaten/Kota, sampai Musrenbang Nasional.

Anggota DPR sendiri ketika sampai pada pembahasan R-APBN di tingkat pusat untuk kemudian ditetapkan menjadi APBN melalui UU APBN, tidak dapat berbuat banyak dalam memastikan apakah usulan perencanaan dan penganggaran yang diajukan Pemerintah Pusat, berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, yang di-klaim sudah merupakan hasil dari pembahasan musyawarah komponen-komponen masyarakat dari daerah hingga ke pusat, sudah sungguh sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. DPR hanya dapat mengasumsikan bahwa proses penyerapan aspirasi masyarakat sudah selesai di tahapan Musrenbang, yang menjadi koridor Pemerintah sebagai pelaksana (eksekutif) pembangunan nasional.

Ketidakpuasan terhadap mekanisme Musrenbang yang berjalan selama ini, bukan hanya dari pengamat ataupun pengkaji atau LSM –yang biasanya berkonotasi selalu bersebarangan/oposisi dengan Pemerintah. Namun kalangan anggota DPR juga mengakui bahwa mereka kesulitan pula memonitor dan memastikan aspirasi masyarakat benar-benar dimusyawarahkan dalam forum-forum Musrenbang.

Salah satu anggota DPR narasumber penelitian TII mengemukakan bahwa pernah DPR mencoba memonitor Musrenbang, dengan ikut hadir pada proses Musrenbang di daerah. Namun waktu itu yang dilihat juga adalah bahwa proses Musrenbang lebih bersifat seremonial saja, karena semua materi sudah dipersiapkan oleh birokrat, kemudian Musrenbang hanya menjadi justifikasi untuk mengesahkan dokumen-dokumen perencanaan, bahwa itu semua sudah melalui tahap musyawarah publik.

Ketidakpuasan terhadap mekanisme dan hasil dari Musrenbang yang telah berjalan hingga sekarang ini, juga mengemuka dari kawasan perbatasan. Sekretaris Utama BNPP pada Diskusi Pemaparan Hasil Penelitian TII tentang Pembahasan RUU APBN menyampaikan bahwa saat ini sedang dirintis forum Musrenbang Perbatasan. Artinya, ini adalah forum Musrenbang khusus, yang spesial diadakan untuk kawasan perbatasan.

Sisi positif dirintisnya Musrenbang Perbatasan adalah perhatian khusus untuk kawasan perbatasan. Namun sisi negatifnya adalah bahwa hal ini tampaknya menjadi cerminan yang mengkonfirmasi ketidakpuasan masyarakat terhadap forum Musrenbang. Asumsinya bahwa Musrenbang “Biasa” belum mengakomodasi kebutuhan khusus masyarakat dan pemangku kepentingan di kawasan perbatasan. Bisa dibayangkan apabila Musrenbang sektoral seperti ini menjadi preseden untuk sektor-sektor lainnya di nusantara ini. Akan ada berapa banyak jenis Musrenbang khusus?

Penelitian yang lain dari TII juga pernah mendapati adanya praktik Musrenbang Perempuan di beberapa Kabupaten/Kota, antara lain di Kota Makassar. Musrenbang yang pesertanya khusus perempuan ini juga diadakan karena Musrenbang “Biasa” dipandang tidak mengakomodasi kelompok perempuan.

Padahal, dasar hukum bagi Musrenbang khusus seperti itu hingga saat ini belum ada. Musrenbang Perempuan di Makassar walau sudah dilakukan dua kali, juga hasil-hasilnya menjadi sulit ditindaklanjuti, karena tidak ada kepastian hukum.

Musrenbang “Biasa” yang sudah berkekuatan hukum dengan adanya landasan hukum yang sah pun hingga saat ini masih dikeluhkan masyarakat bahwa tidak akomodatif dan tidak sungguh-sungguh berfungsi representatif, rekognisi, dan redistribusi bagi kepentingan masyarakat. Akar dari permasalahan ini adalah kesejatian Musrenbang sebagai forum duduk bersama, bicara bersama, tentang perencanaan pembangunan, yang sungguh merepresentasi aspirasi masyarakat, bukan hanya forum justifikasi rancangan program dan penganggaran dari birokrat.

Antonius Wiwan Koban, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute

antonwk@cbn.net.id

Categories: Wacana Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: