Apa Kabar Partisipasi Perempuan di Era Desentralisasi?

 

Penerapan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia hingga kini telah berlangsung lebih dari satu dekade, sejak tahun 1999. Desentralisasi memberikan otonomi luas bagi daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Era otonomi daerah ini secara teoritis memberi peluang bagi masyarakat di daerah untuk lebih mudah dan lebih langsung terlibat dalam partisipasi pembangunan, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Kebijakan desentralisasi diasumsikan dapat lebih mendekatkan masyarakat pada proses kebijakan publik di tingkat daerah.

Bagaimana kondisi partisipasi perempuan di era desentralisasi? Pada Mei-September 2011 yang lalu, The Indonesian Institute telah melaksanakan penelitian lapangan untuk mengkaji bagaimana perkembangan gambaran partisipasi perempuan di era desentralisasi di Indonesia hingga saat ini. Apa saja kendala dan tantangannya? Apa saja peluang dan strategi yang dimungkinkan untuk perbaikan ke depannya. Penelitian ini dilakukan untuk Oxfam GB di Indonesia dan berfokus pada kebijakan desentralisasi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Penelitian ini mengambil studi kasus di dua lokasi, yaitu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jayapura, Papua. Berikut ini adalah paparan singkatnya.

Desentralisasi dan partisipasi perempuan dalam skala nasional

Desentralisasi di Indonesia secara resmi dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan itu selanjutnya diperbaiki terus instrumen dasar hukumnya hingga sudah tiga kali revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 lalu UU No. 8 Tahun 2005, dan direvisi lagi dalam UU No. 12 Tahun 2008. Sementara regulasi yang menjamin partisipasi perempuan dalam kebijakan publik, antara lain diatur lewat UU yang menjamin partisipasi publik secara umum (pria dan wanita). Ada 2 hal yang utama, yaitu partisipasi politik, yang a.l. diatur dalam UU Pemilu, UU HAM, dan sebagainya; dan partisipasi dalam pemerintahan, yang a.l. diatur dalam UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional hingga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Gambaran partisipasi perempuan di tingkat nasional antara lain dapat dilihat dalam beberapa indikator berikut. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu hingga 2011, terdapat 17,7% anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI; 16% di DPRD Provinsi; 12% di DPRD Kota/Kabupaten; dan 22,7% di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara tingkat partisipasi perempuan di lembaga legislatif di era sebelum desentralisasi paling tinggi hanya 9,8% pada 1992.

Tingkat partisipasi di lembaga eksekutif. Hingga 2009, dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, sebanyak 45,45% perempuan; perempuan yang menduduki Golongan III adalah sebesar 50,13; dan Golongan IV adalah 19,09 %. Perempuan yang menduduki jabatan menteri adalah sebanyak 4 orang, yaitu sama dengan 11,4 % dan yang menduduki jabatan Gubernur hanya 1 orang. Partisipasi perempuan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Pedesaan) cukup tinggi sebesar 49%. Hal ini karena ada program-program spesifik untuk perempuan, misalnya Kredit Usaha Rakyat khusus untuk perempuan.

Potret partisipasi perempuan di tingkat daerah

Partisipasi perempuan di Kota Makassar, setelah satu dekade era desentralisasi dapat dikatakan tingkatannya sudah cukup baik. Perempuan sudah banyak aktif di forum masyarakat di kelurahan, komunitas, organisasi masyarakat, partai politik, jabatan pemerintahan, dan parlemen daerah. Dibandingkan dengan sebelum era desentralisasi, yaitu sampai dengan tahun 2001 di Makassar hanya ada 3 perempuan (7%) dari total 45 orang di DPRD. Sementara, pada tahun 2011 meningkat menjadi 7 perempuan (14%) dari total 50 orang di DPRD. Pada tahun 2011, terdapat 9 perempuan (20%) dari total 45 orang pejabat tingkat Eselon I di Pemerintah Kota; sementara sebelum era desentralisasi, masih sangat sedikit sekali jumlah perempuan di pejabat pemerintahan, bahkan di Golongan III dan IV pun waktu itu di seluruh Indonesia baru 7%.

Sementara partisipasi perempuan di Kabupaten Jayapura, untuk keterwakilan di legislatif hingga 2011 ini masih relatif lebih sedikit. Dari jumlah 27 anggota DPRD Kab. Jayapura, hanya terdapat 2 orang (7%) anggota DPRD yang perempuan. Namun, bila dilihat pada angka partisipasi perempuan di lembaga eksekutif di pemerintahan kabupaten, terdapat angka yang tinggi, yaitu 42,61 % (2301 dari 5400 orang) pegawai negeri sipil (PNS) Kab. Jayapura adalah perempuan. Pada tahun 2011 terdapat 20 % (5 dari 25 orang) pejabat Eselon II dan III setingkat SKPD yang dijabat perempuan. Tingginya representasi ini tampaknya didorong oleh kebijakan affirmative action terkait pengarusutamaan gender dan tidak lepas dari kebijakan Otonomi Khusus Papua bahwa Pemerintah Daerah di Papua harus mendorong dan memberdayakan partisipasi perempuan (Pasal 47 UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua).

Tantangan dan Peluang

Yang masih menjadi tantangan utama adalah mengatasi hambatan budaya di daerah-daerah di Indonesia, di mana budaya dominasi pria dan sub-ordinasi perempuan masih dijunjung di masyarakat baik di kota maupun desa. Di samping itu, tantangan mengatasi hambatan psikologis pada perempuan yang masih kurang motivasi dan keberanian untuk maju dan berpartisipasi aktif. Ini tidak lepas dari hambatan kapasitas perempuan dalam mengatasi peran ganda di ranah domestik dan publik.

Tantangan untuk meningkatkan kapasitas perempuan tidak hanya pada perempuan yang masih belum terlibat aktif di tingkat akar rumput, namun juga pada perempuan yang sudah duduk di posisi legislatif dan eksekutif, dimana ketika kinerja mereka di ranah publik dinilai buruk karena kurang kapasitas, maka hal itu akan menjadi bumerang karena masyarakat akan menilai bahwa perempuan tidak mampu di ranah publik.

Peluang yang dapat dioptimalkan untuk perbaikan ke depan antara lain adalah adanya akses dan penguatan partisipasi perempuan lewat panggung otonomi daerah dan kebijakan pembangunan partisipatif masyarakat. Kemudian upaya-upaya pengarusutamaan gender dan advokasi kesetaraan gender juga telah menunjukkan hasil adanya kondisi sosial budaya dengan kesadaran baru pada setidaknya sebagian masyarakat dengan adanya kesadaran dan kebanggaan untuk mendorong perempuan di keluarga untuk lebih aktif dan maju; serta pengakuan pada posisi dan kualitas perempuan di ranah publik. Model dari praktik-praktik yang baik (good practices), dimana sudah banyak perempuan yang dilihat masyarakat bahwa mereka dapat aktif dan berprestasi di ranah publik, dan tetap berkinerja baik di ranah domestik, juga menjadi peluang yang optimistis bagi advokasi peningkatan partisipasi perempuan.

-Antonius Wiwan Koban-


Partisipasi perempuan di era desentralisasi di Indonesia selama satu dekade silam ini telah menunjukkan perkembangan yang optimistis. Tantangan yang masih ada antara lain kesenjangan gender akibat budaya patriarki yang masih kental. Namun, akses desentralisasi dan kesadaran sosial baru serta good practices perempuan di ranah domestik dan publik, serta kemitraan stakeholders menjadi peluang untuk perbaikan ke depan.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: